Depdiknas Pastikan Pelaksanaan Unas
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) memastikan untuk meneruskan kebijakan ujian nasional (Unas). Instruksi Mendiknas terkait pelaksanaan ujian tersebut sudah pasti. Karena itu, Direktur Pembinaan SMK Kemendiknas, Joko Sutrisno, berani menarget agar nilai rata-rata Unas SMK bisa naik. Dari 7,0 pada tahun lalu, menjadi 7,3 untuk tahun ini.
Joko menjelaskan, kendati Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR-RI memutuskan untuk berkonsultasi dengan MA terlebih dahulu sebelum memutuskan pelaksanaan Unas, namun Kemendiknas tetap sepakat melaksanakan ujian tersebut. "Karena sebenarnya pada rapat terakhir, Komisi X sudah setuju. Instruksi Mendiknas ke sekolah juga demikian. Kalau hanya sekadar konsultasi ke MA, ya, sah-sah saja," ujarnya, Rabu (20/1) kemarin. Menurutnya, MA tidak pernah melarang digelarnya ujian tersebut. MA hanya meminta Kemendiknas untuk meningkatkan mutu guru dan sarana-prasarana pendidikan. "Permintaan yang wajar saja dan normatif," sebutnya.
Yang pasti, kata Joko, persiapan menghadapi ujian tersebut tetap dilakukan. Kendati jadwal Unas dimajukan, menurut dia, sekolah sudah mengantisipasi persoalan itu sejak awal. "Sekolah sudah tahu kok. Sejak semester enam, persiapan menghadapi Unas telah dilakukan," jelasnya pula.
Apalagi, kata Joko, berbeda dengan SMA, SMK harus menghadapi ujian lain, yaitu uji kompetensi (praktikum). Menurutnya, ujian tersebut bakal dimulai pertengahan Februari. Materi soal tidak disusun oleh Balitbang atau Puspendik, melainkan sekolah dan industri. Sedangkan untuk ujian tulis, sama dengan SMA, materinya disusun Balitbang. "Siswa tak perlu khawatir materinya. Soalnya tidak sama dengan SMA. Namun, prinsipnya bobot soal ekivalen dengan SMA," jelas Joko.
Pihaknya menghimbau agar sekolah tetap mempersiapkan ujian seperti sediakala. Saat ini, kata Joko pula, yang menjadi persoalan hanya masalah anggaran. Sebab, masalah itu masih dalam pembahasan bersama Panja. Kendati demikian, sekolah dinilai tetap bisa melakukan persiapan. Yakni, dengan menggunakan bantuan manajemen mutu yang nominalnya sekitar Rp 150 ribu per siswa. "Saya kira soal biaya nggak ada masalah. Sekolah tetap bisa melanjutkan untuk membimbing anak didiknya," terang Joko.
Joko mengakui, dimajukannya jadwal ujian memang berimbas terhadap pemadatan materi ujian. Meski demikian, persoalan teknis seperti demikian sudah diantisipasi sekolah sejak awal. Penyusunan soal telah disusun sesuai dengan kemampuan peserta ujian. "Untuk ujian kompetensi, siswa kita uji minimum 18 jam. Jika mereka lulus ujian ini, maka kompetensinya sudah teruji," jelasnya.
Pihaknya pun optimistis nilai Unas tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu, sebut Joko, persentase kelulusan siswa mencapai 96,8 persen. "Tahun ini, mudah-mudahan lebih baik. Karena populasi siswa SMK tahun ini bertambah 200 ribu," terangnya.
Hal itu menurut Joko, berimbas terhadap jumlah peserta unas SMK. Tahun ini, jumlahnya sekitar 907 ribu siswa. Kenaikan tersebut dinilai lantaran semakin diminatinya sekolah kejuruan oleh masyarakat. Demikian pula, nilai rata-rata Unas diharapkan naik dari 7,0 pada tahun lalu, menjadi 7,3 untuk tahun ini. (kit)
Joko menjelaskan, kendati Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR-RI memutuskan untuk berkonsultasi dengan MA terlebih dahulu sebelum memutuskan pelaksanaan Unas, namun Kemendiknas tetap sepakat melaksanakan ujian tersebut. "Karena sebenarnya pada rapat terakhir, Komisi X sudah setuju. Instruksi Mendiknas ke sekolah juga demikian. Kalau hanya sekadar konsultasi ke MA, ya, sah-sah saja," ujarnya, Rabu (20/1) kemarin. Menurutnya, MA tidak pernah melarang digelarnya ujian tersebut. MA hanya meminta Kemendiknas untuk meningkatkan mutu guru dan sarana-prasarana pendidikan. "Permintaan yang wajar saja dan normatif," sebutnya.
Yang pasti, kata Joko, persiapan menghadapi ujian tersebut tetap dilakukan. Kendati jadwal Unas dimajukan, menurut dia, sekolah sudah mengantisipasi persoalan itu sejak awal. "Sekolah sudah tahu kok. Sejak semester enam, persiapan menghadapi Unas telah dilakukan," jelasnya pula.
Apalagi, kata Joko, berbeda dengan SMA, SMK harus menghadapi ujian lain, yaitu uji kompetensi (praktikum). Menurutnya, ujian tersebut bakal dimulai pertengahan Februari. Materi soal tidak disusun oleh Balitbang atau Puspendik, melainkan sekolah dan industri. Sedangkan untuk ujian tulis, sama dengan SMA, materinya disusun Balitbang. "Siswa tak perlu khawatir materinya. Soalnya tidak sama dengan SMA. Namun, prinsipnya bobot soal ekivalen dengan SMA," jelas Joko.
Pihaknya menghimbau agar sekolah tetap mempersiapkan ujian seperti sediakala. Saat ini, kata Joko pula, yang menjadi persoalan hanya masalah anggaran. Sebab, masalah itu masih dalam pembahasan bersama Panja. Kendati demikian, sekolah dinilai tetap bisa melakukan persiapan. Yakni, dengan menggunakan bantuan manajemen mutu yang nominalnya sekitar Rp 150 ribu per siswa. "Saya kira soal biaya nggak ada masalah. Sekolah tetap bisa melanjutkan untuk membimbing anak didiknya," terang Joko.
Joko mengakui, dimajukannya jadwal ujian memang berimbas terhadap pemadatan materi ujian. Meski demikian, persoalan teknis seperti demikian sudah diantisipasi sekolah sejak awal. Penyusunan soal telah disusun sesuai dengan kemampuan peserta ujian. "Untuk ujian kompetensi, siswa kita uji minimum 18 jam. Jika mereka lulus ujian ini, maka kompetensinya sudah teruji," jelasnya.
Pihaknya pun optimistis nilai Unas tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu, sebut Joko, persentase kelulusan siswa mencapai 96,8 persen. "Tahun ini, mudah-mudahan lebih baik. Karena populasi siswa SMK tahun ini bertambah 200 ribu," terangnya.
Hal itu menurut Joko, berimbas terhadap jumlah peserta unas SMK. Tahun ini, jumlahnya sekitar 907 ribu siswa. Kenaikan tersebut dinilai lantaran semakin diminatinya sekolah kejuruan oleh masyarakat. Demikian pula, nilai rata-rata Unas diharapkan naik dari 7,0 pada tahun lalu, menjadi 7,3 untuk tahun ini. (kit)
sumber: http://www.jpnn.com
:))
:)]
;))
;;)
:D
;)
:p
:((
:)
:(
:X
=((
:-o
:-/
:-*
:|
8-}
~x(
:-t
b-(
:-L
x(
=))
